Tengger Tribe Commends Probolinggo Police for Restoring Bromo's Tourism Image

PROBOLINGGO – Expressions of gratitude and appreciation continue to pour in to the Probolinggo Police for uncovering the theft of several bags belonging to Thai tourists.

This time, Tengger residents, along with Tengger tribal leaders, went directly to the Probolinggo Police to express their appreciation and support to the Probolinggo Police Chief, AKBP M. Wahyudin Latif, on Wednesday (February 25, 2026).

The Head of Ngadisari Village, Sukapura, Probolinggo Regency, Sunaryono, stated that the disappearance of the Thai tourist's bag has tarnished the image of tourism in Indonesia, particularly in Probolinggo Regency.

"This could tarnish not only tourism in our region of Probolinggo, but also Indonesia in general, and this incident has disturbed the peace of the Tengger community," he said at Probolinggo Police Headquarters.

 Sunaryono, a prominent Tengger community figure, expressed his appreciation for the swift action of the police, specifically the Probolinggo Police and their staff, in handling the case.

"We appreciate the police's performance, and this case must be processed through the prosecutor's office and the courts to create a real deterrent effect for criminals in the Bromo area," he emphasized.

It is hoped that the police's swift action in successfully solving this case will restore the image of Indonesian tourism, particularly Bromo tourism in Probolinggo.

Meanwhile, Probolinggo Police Chief, AKBP M. Wahyudin Latif, expressed his gratitude for the visit and support of the Tengger community to the Probolinggo Police.

He emphasized that the successful resolution of the case demonstrates the National Police's commitment to providing a sense of security to all members of the community without exception.

AKBP Latif said the visit of the Tengger community leaders encouraged the Probolinggo Police and their East Java Regional Police to continue improving their services and protection for the community.

"The successful resolution of this case is inseparable from the support and information provided by the community," said AKBP Latif.

 He also added that the Mount Bromo tourist area is a regional icon that must be jointly protected, both in terms of security and comfort for domestic and international tourists.

"We are committed to taking firm action against any criminal acts that could disrupt public order and security, especially in tourist areas," stated AKBP Latif.

The Probolinggo Police Chief hopes that synergy between the police and the community will be maintained, as this is key to creating a safe and conducive environment. (*)

Usai 18 Tahun Penjara, WN AS Kasus Pembunuhan 2014 Dipulangkan

 

Badung – Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar merampungkan proses pemulangan seorang warga negara Amerika Serikat berinisial TS pada Selasa malam, 24 Februari 2026. Pendeportasian ini dilakukan setelah TS menuntaskan masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan atas kasus pembunuhan berencana yang menggemparkan publik pada 2014.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, menjelaskan bahwa TS dijatuhi vonis 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 9 Juli 2015. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP dalam kasus yang dikenal sebagai “pembunuhan dalam koper”.

Peristiwa tersebut terjadi di sebuah hotel mewah di kawasan Nusa Dua. TS bersama mantan kekasihnya, HLM, juga warga negara Amerika Serikat, terlibat dalam pembunuhan terhadap ibu kandung HLM.

Sebelumnya, HLM telah lebih dahulu bebas pada 29 Oktober 2021 dan dideportasi oleh Rudenim Denpasar pada 2 November 2021. Sementara itu, setelah menjalani hukuman serta memperoleh sejumlah remisi karena berkelakuan baik, TS dinyatakan bebas murni dari Lapas Kerobokan pada 17 Februari 2026.

TS kemudian diserahterimakan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai untuk proses administrasi kepulangan. Pada 20 Februari 2026, ia dipindahkan ke Rudenim Denpasar guna menjalani masa pendetensian sambil menunggu proses deportasi.

Selama berada di Rudenim Denpasar, petugas memastikan seluruh administrasi keberangkatan dan koordinasi dengan pihak Konsulat Amerika Serikat berjalan lancar. Sengky menegaskan bahwa pendeportasian ini merupakan bentuk komitmen penegakan hukum di wilayah Indonesia.

“Setelah TS menyelesaikan masa hukumannya, tugas kami adalah memastikan yang bersangkutan tidak lagi berada di wilayah kedaulatan kita, mengingat tindak pidana berat yang dilakukannya telah mengganggu ketertiban umum dan norma hukum yang berlaku,” ujar Sengky.

Proses deportasi dilakukan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan pengawalan ketat petugas Rudenim Denpasar hingga TS memasuki pesawat menuju Amerika Serikat.

Berdasarkan perbuatannya, TS dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi sesuai Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, Rudenim Denpasar juga mengusulkan namanya masuk dalam daftar penangkalan.

Mengacu pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penangkalan terhadap orang asing dapat diberlakukan hingga 10 tahun, bahkan seumur hidup bagi mereka yang dinilai mengancam keamanan dan ketertiban umum secara serius. Keputusan akhir mengenai durasi penangkalan akan ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi setelah mempertimbangkan seluruh aspek kasus dan dampak sosial yang ditimbulkan.  (DZ)

Peserta KKRI IV Tahun 2026 Meriahkan Malam dengan Kegiatan Kesenian Bersama Pembina

 

TANAH BUMBU — Kegiatan Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) IV Tahun 2026 yang digelar Kodim 1022/Tanah Bumbu tidak hanya berfokus pada pembekalan wawasan kebangsaan, bela negara, dan kepemimpinan, tetapi juga diwarnai dengan kegiatan kesenian yang berlangsung hingga malam hari.

Peserta KKRI dari SMA dan SMK menampilkan beragam kreativitas seni, mulai dari musik, tari, hingga drama kebangsaan. Seluruh kegiatan didampingi oleh kakak-kakak pembina, sehingga suasana berlangsung tertib, penuh semangat, dan sarat nilai kebersamaan. Kegiatan kesenian ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, menumbuhkan rasa percaya diri, sekaligus mempererat solidaritas antar peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Pasiter Kodim 1022/Tanah Bumbu Kapten Inf Sandi Somantri, mewakili Dandim 1022/Tanah Bumbu Letkol Inf Zierda Aulia Salam, S.Hub.Int., M.H.I., menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan kesenian.

“Kegiatan kesenian dalam KKRI adalah bagian dari pembinaan karakter generasi muda. Selain menanamkan disiplin dan wawasan kebangsaan, kami juga ingin memberikan ruang bagi para pelajar untuk menyalurkan kreativitas dan memperkuat kebersamaan. Semoga kegiatan ini menjadi pengalaman berharga yang membentuk generasi muda Tanah Bumbu yang berkarakter, berprestasi, dan cinta tanah air,” ujar Pasiter.

Ia menambahkan bahwa KKRI merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan dalam membangun generasi muda yang tangguh, kreatif, dan berjiwa nasionalis.

Kegiatan kesenian malam hari berlangsung meriah, tertib, dan penuh kebersamaan. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa KKRI tidak hanya menjadi wadah pembinaan kedisiplinan, tetapi juga ruang ekspresi budaya dan kreativitas generasi muda Tanah Bumbu. (*)

Danrem 083/Bdj Terima Kendaraan Ransus Dukung Operasional Satuan

 

SURABAYA — Komandan Korem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Kohir menerima kendaraan dinas khusus (ransus) dalam penyerahan ranmor hasil pengadaan Kementerian Pertahanan RI Tahun Anggaran 2022 di Makodam V/Brawijaya, Kamis (19/2/2026).

Penyerahan kendaraan tersebut bertujuan mendukung kelancaran operasional satuan teritorial dalam pelaksanaan tugas di wilayah.

Danrem menyampaikan bahwa kendaraan ransus akan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional Korem 083/Baladhika Jaya sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

“Kendaraan ini menjadi sarana pendukung agar tugas satuan dapat dilaksanakan secara efektif,” ujar Kolonel Inf Kohir.

Ia menambahkan, ketersediaan sarana transportasi dinas merupakan bagian penting dari kesiapan operasional satuan.

Danrem juga mengingatkan agar kendaraan dinas dirawat dengan baik dan digunakan secara bertanggung jawab.

Penambahan ransus ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kewilayahan Korem 083/Baladhika Jaya. (*)

Danrem 083/Bdj Geser ke Surabaya, Kolonel Inf Kohir Emban Amanah Baru

 

Malang- Rotasi perwira tinggi kembali bergulir di lingkungan TNI Angkatan Darat. Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Kohir mendapat kepercayaan untuk mengemban amanah baru sebagai Danrem 084/Bhaskara Jaya.

Peralihan jabatan ini merupakan bagian dari kebijakan strategis pimpinan TNI dalam menjaga dinamika organisasi tetap adaptif dan responsif terhadap tantangan wilayah. Jawa Timur, dengan kompleksitas sosial dan mobilitas tinggi, membutuhkan kesinambungan kepemimpinan yang solid.

Selama memimpin Korem 083/Bdj, Kolonel Inf Kohir fokus pada penguatan fungsi teritorial, peningkatan kesiapsiagaan satuan, serta sinergi lintas sektor. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan wilayah tetap kondusif di tengah agenda nasional dan daerah.

Penugasan di Surabaya membawa tanggung jawab yang lebih luas, seiring posisi kota tersebut sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Jawa Timur. Peralihan ini menandai babak baru dalam pengabdian Kolonel Inf Kohir di jajaran Kodam V/Brawijaya.

Rotasi ini diharapkan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas pokok TNI AD sekaligus menjaga stabilitas wilayah secara berkelanjutan. (*)

Male Vitality Treatment in Ternate by H. Abdulazis: An Effective Solution for Sexual Weakness

 

TERNATE -  Kini Hadir Di Ternate Pengobatan Tradisional ALAT VITAL, satu-satunya yang ada di Ternate telah banyak membantu Pasen khususnya kaum Adam yang mempunyai Keluhan Terkait Pada Vitalitas sudah menurun kurang maksimal durasi dan disini Solusinya pakar pembesar vitalitas pria yang ada di wilayah Ternate Dan Bisa Sekarang Tlpon 0812 722 5545

H. Abdul Azis merupakan ahli pembesar penis satu-satunya yang ada Di Ternate Dan Penanganan Bisa cukup 1 kali datang dan hasilnya permanen, dijamin 100% aman, tidak ada efek samping. Hak patennya juga terdaftar izin Resmi No: AHU-079218.AH.01.35.

Keluhan yang Kami Tangani Bagi Pria

 1. Menambah ukuran alat vital besar dan panjang 

2.Menambah durasi disfungsi ereksi kuat keras tahan lama

3. Memperbaiki alat vital loyo, kurang gairah karena diabetes akan normal kembali 

4. Mengobati impoten mati total bisa pulih kembali 

5. Mengobati lemah syahwat

 6. Mengobati ejakulasi dini, mengatasi sperma encer

7. Mengobati bekas suntik silicon dan lain-lain

Keluhan yang Kami Tangni Bagi Wanita

1. Memperbesar payudara kencang

2. Mengobati mandul Susah keturunan 

3. Mengobati kanker payudara

4. Mengobati keputihan kista 

5. Mengobati telat datang bulan

6. Merapatkan Miss V

Untuk Problem lainnya

1. Mengobati asam urat, wasir ambeien, amandel 

2. Mengobati diabetes gula darah 

3. Mengobati mata minus katarak rabun tanpa operasi 

4. Lambung, asma, TBC, Syarat kejepit, radang ginjal,

5. Paru-paru, kolesterol, pertigo

6. Ingin pasang susuk, pengasihan semar, pemikat sukma, penglaris, dll

Anda punya keluhan seputar vitalitas sudah menurun, kurang percaya diri, sering lemas, loyo, susah ereksi karena diabetes, lemah syahwat, ejakulasi dini, cepat keluar, solusinya di sini. Metode pengobatannya terapis meliputi totok pijat dan urut Dibantu Ramuan herbal alami.

Pengobatan nya bisa cukup 1x Kunjungan dan anda akan merasakan manfaatnya langsung dan hasilnya dijamin PERMANEN seumur hidup serta bebas dari efek samping. Dan Pengobatan Kami Bisa Melayani Panggilan Dengan Senang Hati.

Alamat praktek Menetap Kini Sudah Ada Di Kota Ternate Buka praktek setiap hari bahkan hari libur tetap buka. Untuk layanan informasi bisa hubungi sekarang Tlpon WhatsApp 0812 7225 545 (*)

阿坦布阿移民局：协作合作是应对跨国犯罪的关键

  

阿坦布阿（ATAMBUA）——阿坦布阿二级移民检查站（Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua）再次因其在维护边境安全方面的坚定承诺而获得认可。该办公室获颁由印尼海关与消费税总署巴厘—努沙登加拉区域办公室（Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Bali Nusra）授予的**“Bhakti Chandra Pratama”荣誉证书**，以表彰其在执法工作中所展现出的卓越支持、协同与合作精神。

此次授奖直接源于一项联合行动的成功，该行动有效挫败了一起大规模非法香烟流通案件，查获了约1100万支带有伪造品牌和假冒税票的香烟。事实证明，正是跨部门之间牢固而紧密的合作，才使此次行动取得了显著成效。

该行动的成功，始于阿坦布阿移民局在边境监管中的敏锐洞察。2025年12月初，移民官员成功识别并抓获了三名涉嫌滥用居留许可从事非法活动的中国籍公民。围绕该移民案件所获取的信息和进展，随后被联合执法团队充分挖掘和延伸，最终成功揭开了一处大型非法香烟囤积仓库的面纱。

阿坦布阿二级移民检查站站长Putu Agus Eka Putra表示，这一荣誉属于所有工作人员以及边境地区的执法合作伙伴。“这份奖状是一个真实而有力的证明：真诚的协同合作，以及各机构在各自职责范围内分工协作，能够为国家安全和经济带来非凡的成效。移民部门将继续优化移民监管职能，作为边境的‘第一道防线（first line of defense）’，”Putu Agus 强调。

与此同时，东努沙登加拉省移民总局区域办公室主任Arvin Gumilang也对下属单位的成绩给予高度评价。“这一奖项体现了落实上级指示、构建实质性协作机制的成果。我鼓励东努沙登加拉省所有移民单位以阿坦布阿移民局的协同经验为榜样，因为跨国犯罪只能通过集体性的方式来应对，”Arvin 表示。

“Bhakti Chandra Pratama”奖项的授予，预计将进一步激发边境地区各执法机构之间的合作精神，同时向社会传递出一个明确而强有力的信号：跨国有组织犯罪分子的活动空间正变得越来越狭小。（*）

Violating the Law and Local Customs, Four “Bonnie Blue” Foreign Nationals Deported from Bali

 

BADUNG (13/12) – The Badung Police, together with the Ngurah Rai Immigration Office, officially announced the final outcome of enforcement actions against four foreign nationals (WNA) affiliated with the management of “Bonnie Blue.” The four individuals have undergone legal proceedings and were found guilty of violating traffic regulations and misusing their immigration stay permits.

Badung Police Chief AKBP M. Arif Batubara explained that the case originated from public concern regarding the presence of TEB alias Bonnie Blue (female, 26, British national), who is known as an adult content creator. Community reports indicated that she had previously been refused accommodation at a hotel in the Canggu area due to her track record of content deemed inappropriate.

Following up on these reports, a joint team from the Badung Police and the local police sector conducted an investigation at a studio in the Pererenan area, Badung, on Thursday, 4 December 2025. During the operation, officers secured 20 foreign nationals. Sixteen individuals were identified as witnesses and participants in a gameshow event, while four others were subjected to further legal processing, namely TEB alias BB, LAJ (male, 27, British national), INL (male, 24, British national), and JJT (male, 28, Australian national).

Regarding allegations of pornography-related offenses, the Badung Police Chief emphasized that based on digital forensic examinations, private videos were indeed found on TEB’s mobile phone. However, the videos were created for personal use and were not distributed, therefore they did not meet the elements of a criminal offense as stipulated under the Pornography Law or the Electronic Information and Transactions (ITE) Law.

Nevertheless, the four foreign nationals were proven to have violated public order. They used a blue open-bed pickup truck bearing the inscription “BONNIE BLUE’s BANGBUS” to travel around Bali as part of content production activities.

Based on the ruling of a Minor Offenses (Tipiring) hearing at the Denpasar District Court on Friday, 12 December 2025, TEB and LAJ were found guilty of violating Article 303 in conjunction with Article 137 of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. The panel of judges assessed that the use of an open-bed vehicle to transport passengers was not in accordance with its designated function and posed a danger to safety.

Misuse of Stay Permits and Deportation Sanctions

Head of the Ngurah Rai Immigration Office, Winarko, stated that following the completion of the minor criminal proceedings, Immigration immediately imposed Administrative Immigration Actions. Based on examination results, the four foreign nationals entered Indonesia using a Visa on Arrival, but were proven to have engaged in commercial content production activities that were not in line with the purpose of a tourist stay permit.

“We have taken firm action. Against JJT and INL, deportation and blacklisting were imposed pursuant to Article 75 paragraph (1) in conjunction with Article 122 letter a of the Immigration Law. Meanwhile, TEB and LAJ were subjected to layered sanctions for immigration violations as well as legal violations that have been decided by the court,” Winarko emphasized.

As a follow-up, all four foreign nationals were deported via I Gusti Ngurah Rai International Airport on Friday, 12 December 2025, and their names have been included on the blacklist.

Commitment to Safeguarding Bali

This enforcement action serves as evidence of strong synergy between the Indonesian National Police and Immigration authorities in maintaining public order in Bali. Both institutions reaffirmed their commitment to ensuring that every visitor respects the law, customs, and local wisdom of Bali. Firm measures in the form of deportation and blacklisting are expected to create a deterrent effect and prevent similar incidents from recurring, in order to safeguard Bali’s image as a safe and culturally respectful tourist destination. (*)

Menyama Braya miwah Paras Paros, Semangat Lokal Bali ring Nyidayang Nganggenamacang Sengketa

  

Denpasar – Kamentrian Hukum meresmikeun panglaksanaang 717 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) ring Provinsi Bali, Rahina Sukra (12/12/2025). Kanthi capaian puniki, Bali dados salah satu saking 29 provinsi sane sampun ngametuangang 100 persen layanan Posbankum ring kabéh desa miwah kelurahan. Lémpas puniki dados upaya strategis pemerintah ngelaksanayang akses keadilan sane nyujur antuk kearifan lokal.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, nglaksanayang antuk ngaptiang yen Bali ngelah fondasi sosial sane kiat ring penyelesaian masalah hukum. Ia nyarios ring satata ngraosin energi kedamaian yening rauh ring Pulau Dewata.

> “Kearifan lokal Bali sane kadadosang antuk nilai-nilai Tri Hita Karana satata ngametuang aura positif,” raris dados wenten rarahan Supratman ring Balai Budaya Giri Nata Mandala.

Miturut Supratman, penyelesaian kasus ring masyarakat sampun selayange ngadepang cara damai miwah kebersamaan. Sakewala permasalahan, kados sengketa waris, konflik antarwarga, utawi masalah keluarga, tan patut buru-buru ngalapor polisi utawi medalang ring pengadilan.

> “Selesaian iriki ring Posbankum Desa/Kelurahan, lungaan dados satu meja antuk semangat Menyama Braya miwah Paras Paros Sarpanaya. Puniki maosang esensi keadilan substantif lan restoratif sane sejati,” dados rarahan Menkum.

Gubernur Bali, Wayan Koster, ngaturangangang yen Posbankum dados terobosan pelayanan ring widang hukum sane prasida kaapresiasi. Posbankum dados langkah bijaksana sane patut kaicen dukungan miwah kaanggén ring ngembangang budaya sadar hukum ring masyarakat.

> “Komitmen bersama punika pisan-pisan nyidaangang Posbankum prasida lumampah becik miwah berkelanjutan. Posbankum sampun prasida nyumbang ring pembangunan Bali miwah nyarengin ngwujudang kehidupan krama Bali sane demokratis, adil, sejahtera, miwah bahagia Niskala-Sekala,” dados rarahan ipun.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali, Eem Nurmanah, ngimbuhang yen ring Bali sampun kabentuk 717 Posbankum ring sangang kabupaten/kota, antuk rincianné: 636 Posbankum ring desa miwah 81 ring kelurahan.

> “Salajengnyané, kami sampun maosang nyelenggarayang pelatihan ring 8.680 paralegal sane wenten ring Bali, dados bertahap. Angkatan pisan antuk peserta 550 paralegal pacang ngamargiang pelatihan 19–23 Desember kanthi metode daring,” dados penjelasan ipun.

Secara nasional, jumlah Posbankum sampun ngambah 71.773 utawi 85,50 persen saking total 83.946 desa/kelurahan. Ring Bali sampun wenten 11 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi sane ngametuangang penguatan layanan.

Ring rangkaian peresmian puniki, kalaksanayang ugi Penandatanganan Komitmen Bersama antuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali miwah para dekan fakultas hukum saking universitas-universitas ring Bali dados bentuk dukungan ring pengembangan layanan Posbankum. (*)

IMPACT Launched, Immigration Transforms from Defensive to a Smart Gateway of Sovereignty

DENPASAR – The increasingly complex immigration challenges—ranging from issues related to digital nomads to the influx of foreign nationals (FNs) into Bali due to global geopolitical tensions—demand data-driven policies and in-depth research. To address these needs, the Directorate General of Immigration has partnered with the academic community through the signing of a cooperation agreement (PKS) with Udayana University (Unud).

The PKS was signed by the Acting Director General of Immigration, Yuldi Yusman, represented by the Director of Visa and Travel Documents, Eko Budianto, together with the Rector of Udayana University, I Ketut Sudarsana. The collaboration focuses on strengthening the Tri Dharma of Higher Education and enhancing human resource development.

The signing ceremony, held at the Theatre Lecture Building, 3rd Floor, Udayana University, Jimbaran, Bali, on Tuesday (2 December 2025), was attended by the Head of the Regional Office of the Directorate General of Immigration Bali, Parlindungan; the Assistant III of the Bali Provincial Secretary for Economic Affairs and Development; members of the Bali Provincial Forkopimda; the Head of the Regional Office of Corrections Bali; the Head of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights Bali; and other provincial officials. On the same occasion, cooperation agreements were also signed with the Governments of Tabanan Regency and Klungkung Regency.

The core of this five-year cooperation is the establishment of the Indonesian Immigration Policy and Analysis Center (IMPACT) within the Faculty of Law at Unud. This policy center is expected to become a collaborative research platform that bridges practical immigration needs with strong academic and legal frameworks.

According to the Acting Director General, selective immigration policy can no longer rely on intuition alone; it must be developed through evidence-based approaches. “As a leading higher education institution in Bali, Udayana University is expected to provide academic perspectives, alternative solutions, and in-depth analyses of emerging dynamics,” said Yuldi Yusman.

Through this policy center, sensitive issues—such as visa misuse for employment, nominee schemes in property investment, and the handling of foreign nationals from conflict zones—will be analyzed comprehensively from legal and economic perspectives.

---

Academic and Practical Integration

The Rector of Unud, I Ketut Sudarsana, welcomed the collaboration, emphasizing that its scope goes beyond research and includes the integration of immigration issues into the curriculum and community engagement.

“As a follow-up to this PKS, the Faculty of Law, particularly the Master of Law Program, will establish a mandatory course on Immigration Law,” he explained.

The agreement also includes the provision of practitioner lecturers from the Directorate General of Immigration to teach and supervise academic works (theses and dissertations); joint research on legal and immigration aspects; capacity-building for Immigration personnel through special scholarship programs for Master's and Doctoral degrees; and community outreach programs, including the Kampus Berdampak initiative, which involves students in anti-nominee education and intellectual cyber patrols.

The Acting Director General expressed hope that this synergy will ensure that immigration policies in Bali focus not only on security but also on supporting sustainable development and protecting local economic and cultural sovereignty.

---

Bali’s Immigration Policies Face Complex Challenges

In a public lecture titled “Immigration Strategies for Mapping Bali’s Future”, Yuldi Yusman explained that selective immigration policy in Bali faces a dilemma: balancing the need to support tourism-driven economic growth with the obligation to protect legal, cultural, and national sovereignty.

As of September 2025, Bali recorded 5,297,869 foreign arrivals and is projected to reach 7 million by year’s end. While this increase boosts the local economy, it has also created issues such as visa misuse, overstay, legal violations, and breaches of local customs.

“The ease of access designed to support tourism is often misused, creating legal, economic, and social vulnerabilities,” Yuldi stressed.

He highlighted two groups of foreign nationals currently under close monitoring:

1. Digital Nomads, many of whom enter on tourist visas but conduct professional activities—such as yoga instruction or informal tour guiding—competing unfairly with local workers. This practice amounts to predatory business, reducing local MSMEs’ income.

2. Geopolitical Exodus Migrants, especially from conflict-affected countries such as Russia and Ukraine. Although many enter legally, the sharp rise requires enhanced risk analysis related to asylum seekers and potential political considerations.

---

Threats to Economic and Cultural Sovereignty

Three major violation trends have become prominent:

Visa misuse for employment, where FNs enter on VoA/B211 visas but work without an IMTA (Work Permit).

Chronic overstays, with fines of IDR 1,000,000 per day seen as insignificant by high-income foreigners.

Violations of social and cultural norms, including disrespectful behavior at sacred sites and acts of public indecency.

In addition, illegal foreign investments through nominee schemes have become a serious challenge, threatening Bali’s local economic sovereignty.

Strategic Collaboration with Universities

To address these challenges, Immigration has adopted the Smart Immigration strategy, enhancing digital services (E-Visa and e-VoA), strengthening intelligence-driven vetting, and expanding the use of Autogates and biometric systems integrated with population and criminal databases.

However, Yuldi emphasized that technology and law enforcement alone are not enough; deeper collaboration with universities is essential.

“Udayana University has the capacity to serve as a strategic partner. Universities are not merely critics but centers for evidence-based policy research,” he noted.

Students, he added, can assist Immigration through cyber patrol efforts, monitoring digital nomad forums and property rental platforms to identify illegal business activities conducted by foreign nationals.

“By positioning universities and students as strategic partners, Immigration in Bali can transform from a defensive guardian of sovereignty into an intelligent, proactive, and knowledge-driven gateway of sovereignty,” concluded Yuldi Yusman. (*)

.

La rédactrice en chef de Sudut Pandang, Umi Sjarifah, reçoit le Mitrapol Award 2025

Jakarta – Le parcours de la rédactrice en chef du média Sudut Pandang, Umi Sjarifah, reçoit une nouvelle fois une reconnaissance publique. À l’occasion du 9ᵉ anniversaire de Media Mitrapol et du 2ᵉ anniversaire de Mitrapolika, célébrés au Gedung Bhayangkari, au siège de la Police nationale (Mabes Polri) à Jakarta Sud, mardi (25/11/2025), Umi Sjarifah s’est vu décerner le Mitrapol Award 2025.

La distinction a été signée par le Directeur général de Mitrapol, le général de police (à la retraite) Dr. Drs. H. Anton Charliyan, MPKN. Lors de l’événement, le conseiller de Mitrapol, le général de brigade de police Dr. Victor Pudjiadi, SpB., FICS., DFM., a remis directement le prix à Umi en signe d’appréciation pour sa contribution au maintien des standards professionnels dans le secteur médiatique.

Dans sa déclaration, Umi a qualifié cette récompense de nouvelle motivation au milieu des dynamiques du monde de la presse.

« Merci à Mitrapol. Ce prix est un rappel pour que je reste engagée dans un travail journalistique intègre », a-t-elle déclaré à Jakarta, mercredi (26/11/2025).

Le rédacteur en chef de Mitrapol, Dadang Rachmat, a expliqué que l’évaluation s’était déroulée à travers un processus interne. Il estime qu’Umi Sjarifah n’est pas seulement active dans l’écosystème médiatique, mais qu’elle fait également preuve de persévérance dans le domaine organisationnel, allant jusqu’à détenir la Press Card Number One (PCNO).

« Madame Umi est une figure constante. La synergie entre Mitrapol et Media Sudut Pandang est effectivement bonne, mais la décision concernant les lauréats dépend entièrement du mécanisme interne », a-t-il précisé.

Le Mitrapol Award 2025 a également été décerné à plusieurs autres personnalités, notamment le journaliste national Hendry Ch Bangun, le président de l’Association des Médias de Convergence d’Indonésie (AMKI) Centre, Tundra Meliala, ainsi que AKBP Dr. Netty Rosdiana Siagian, S.H., M.M., M.H., reconnue pour son parcours solide dans les services policiers humanistes.

Pour Umi, l’existence de Mitrapol depuis neuf ans démontre que les médias imprimés et numériques peuvent encore se développer côte à côte. Elle estime que la vision commune entre Sudut Pandang et Mitrapol réside dans leur engagement à maintenir la publication imprimée malgré la pression de l’ère numérique.

« Nous continuons de publier le magazine Sudut Pandang, et Mitrapol maintient le Tabloid Mitrapol. C’est la preuve de notre constance dans la préservation de l’espace de littératie publique », a expliqué la journaliste, également connue pour son programme Jumat Berkah.

Umi a également adressé ses vœux d’anniversaire aux deux médias sous la bannière de PT. Mitrapol Jaya Multimedia.

« Joyeux 9ᵉ anniversaire à Mitrapol et joyeux 2ᵉ anniversaire à Mitrapolika. Plein de succès », a déclaré Umi, qui a débuté sa carrière journalistique dès sa sortie de l’université en 1996.

(red)

Bali Regional Office of the Ministry of Law Participates, Four Employees Undergo National Competency Assessment

 

DENPASAR – The Ministry of Law continues to strengthen the quality of its human resources through the implementation of a strict merit system. This commitment is reflected in the conduct of the Managerial and Sociocultural Competency Assessment for Functional Positions of Legal Analysts and Legal Counselors, held simultaneously in a virtual format on Monday (24/11).

Head of the Human Resources Development Agency (BPSDM) for Law, Gusti Ayu Putu Suwardani, emphasized in her remarks that this activity is a strategic step toward achieving the fourth pillar of Asta Cita, namely strengthening the development of superior human resources.

"This competency assessment is not merely a formality; it is an effort to ensure that every functional officer possesses the capacity, integrity, and professionalism aligned with job standards. We emphasize the application of the merit system in performance evaluation, competency development, and the process of career advancement," Gusti Ayu stated.

Furthermore, she reminded participants that the professions of Legal Analyst and Legal Counselor require accuracy, objectivity, and a strong commitment to public service. She also added that BPSDM Law has now obtained an A Accreditation, demonstrating compliance with national quality standards in training implementation and competency assessment.

The assessment activity was officially opened by the Head of the Competency Assessment Center (Puspenkom), Eva Gantini. In her report, Eva explained that the competency test refers to the Circular of the Head of the HR Bureau of the Ministry of Law dated 14 November 2025.

"A total of 227 participants are taking part in the November 2025 competency assessment. We hope all participants will demonstrate their best capabilities, not only to meet job requirements but also to open broader career opportunities," Eva noted.

At the regional level, the Bali Regional Office of the Ministry of Law also participated, with four employees taking part in this competency assessment. The test for participants from Bali was conducted at the Dharmawangsa Room of the Bali Regional Office.

To support the participants, senior leadership officials were present to monitor the activity. Head of the Bali Regional Office, Eem Nurmanah, attended virtually. Meanwhile, the Head of the Division of Legal Services and Human Rights (PPPH), Mustiqo Vitra Ardhiansyah, was present in person in the Dharmawangsa Room, accompanied by the Head of the General Affairs Section, I Nengah Sukadana, along with the regional Apparatus HR Analysts.

The series of activities continued with the reading of examination guidelines by Principal Expert Assessor Sutrisno, who emphasized the importance of ethics, confidentiality, and punctuality throughout the assessment process. The event concluded with the commencement of the competency tests for all participants. (*)